Menguatkan Industri Lokal, Membuka Peluang di Timur Indonesia

JAKARTA, UNGKIT.COM - Wilayah Indonesia bagian timur semakin menunjukkan potensinya sebagai sumber pertumbuhan baru industri nasional. 

Salah satu capaian yang menonjol terlihat di Maluku Utara, yang mencatat pertumbuhan industri pengolahan sebesar 62,64 persen pada 2025 atau tertinggi kedua secara nasional setelah Nusa Tenggara Barat. 

Capaian ini memperlihatkan besarnya peluang pengembangan industri di kawasan timur, sekaligus pentingnya memperkuat keterlibatan pelaku usaha lokal agar manfaat industrialisasi dapat dirasakan lebih luas.

Menteri Perindustrian, Muhammad Sarmuji, menyampaikan bahwa pembangunan industri nasional tidak hanya diukur dari peningkatan investasi dan jumlah industri, tetapi juga dari kemampuan menciptakan nilai tambah di dalam negeri, memperluas kesempatan kerja, memperkuat pelaku usaha lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan industri di kawasan Sub Wilayah Timur II yang meliputi Maluku Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, dan Papua Barat menunjukkan tren positif. 

Sepanjang 2021–2025, nilai industri pengolahan di kawasan tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat, dari Rp64,61 triliun menjadi Rp149,41 triliun. 

Kontribusinya terhadap industri manufaktur nasional juga naik dari 1,62 persen menjadi 2,69 persen. Secara riil, industri manufaktur di kawasan ini tumbuh rata-rata 18,21 persen per tahun, jauh di atas pertumbuhan nasional sebesar 5,17 persen.

Selain Maluku Utara, sejumlah provinsi lain di kawasan tersebut juga mencatat pertumbuhan industri yang kuat. Sulawesi Tenggara tumbuh 14,91 persen dan menempati peringkat kelima nasional, disusul Sulawesi Utara sebesar 9,97 persen di peringkat kesembilan, serta Papua Barat sebesar 9,04 persen di peringkat ke-11. 

Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh pengembangan hilirisasi berbasis mineral dan pengolahan sumber daya alam di daerah. Meski demikian, kontribusi industri keempat provinsi tersebut terhadap manufaktur nasional masih perlu diperbesar. 

Pada 2025, Maluku Utara memberikan kontribusi sebesar 1,01 persen, Papua Barat 0,59 persen, Sulawesi Utara 0,41 persen, dan Sulawesi Tenggara 0,38 persen. 

Aktivitas industri juga masih terkonsentrasi di sejumlah wilayah, seperti Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan di Maluku Utara, Teluk Bintuni di Papua Barat, serta Konawe di Sulawesi Tenggara. 

Sementara itu, Sulawesi Utara memiliki basis industri yang relatif lebih beragam melalui pengolahan komoditas agro dan perikanan, dengan Bitung sebagai salah satu simpul utamanya.

“Pengembangan industri di wilayah timur perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan kegiatan produksi, tetapi juga pada perluasan nilai tambah di daerah,” ujar Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional (KPAII) Tri Supondy dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi Menteri Perindustrian dengan DPD RI Sub Wilayah Timur II, di Tangerang pekan lalu. 

Ia mengatakan, potensi sumber daya alam, penguatan industri pengolahan, serta keterlibatan IKM, UMKM, koperasi, petani, nelayan, dan pemasok lokal perlu saling terhubung agar manfaat industrialisasi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Salah satu pendekatan yang dapat dikembangkan untuk memperluas manfaat tersebut adalah menjadikan desa sebagai bagian dari ekosistem industri. 

Potensi komoditas lokal, seperti kelapa, dapat diolah menjadi beragam produk bernilai tambah, mulai dari produk pangan, minyak kelapa, kerajinan berbahan sabut, hingga produk berbasis tempurung. Pengembangan antardesa dengan spesialisasi produk yang saling melengkapi juga dapat membentuk klaster produksi yang terintegrasi.

Penguatan keterlibatan pelaku usaha lokal juga dapat dilakukan melalui kemitraan antara industri kecil dan menengah (IKM) dengan industri besar. 

Salah satu contoh yang telah berjalan adalah kemitraan Kementerian Perindustrian dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin Indonesia) yang membangun 36 kemitraan, melibatkan 32 IKM komponen otomotif dan 16 perusahaan Tier-1. 

Hingga Juni 2024, realisasi purchase order mencapai Rp110,45 miliar atau 105 persen dari target Rp105,19 miliar. Sebanyak 29 dari 32 IKM yang terlibat telah memperoleh pesanan.

Model kemitraan tersebut dapat diperluas ke berbagai sektor industri sesuai potensi daerah, dengan dukungan peningkatan teknologi, kualitas produk, standardisasi, kapasitas produksi, dan akses pasar. 

Dengan keterhubungan yang lebih kuat antara IKM dan industri besar, pelaku usaha lokal berpeluang mengambil peran lebih besar dalam kegiatan produksi dan pengolahan.

Di wilayah timur, penguatan sentra IKM juga telah menunjukkan hasil di sejumlah daerah. Di Raja Ampat, fasilitas 41 mesin pada Sentra Bata Merah meningkatkan kapasitas produksi hingga 1.500–2.000 bata per hari. 

Sementara itu, Sentra IKM makanan ringan di Ternate mencatat peningkatan omzet sebesar Rp7,8 juta per tahun. Di Wakatobi, pengembangan Sentra IKM logam mendorong jumlah produsen meningkat dari 16 menjadi 116 IKM, dengan kenaikan omzet sebesar 15 persen.

Pengembangan sentra IKM turut dilakukan di daerah lain melalui penguatan kapasitas produksi dan akses pasar. Di Kendari, sentra furnitur memiliki 34 bengkel aktif, dengan sebagian pelaku usaha telah memperoleh akses pasar ekspor dan pengadaan melalui e-katalog. 

Di Manado, pengembangan sentra keripik buah dilakukan melalui peningkatan mutu produk dan pemenuhan sertifikasi BPOM maupun PIRT. Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan daya saing produk lokal agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

Selain penguatan usaha dan produksi, ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten menjadi bagian penting dalam pengembangan industri daerah. 

Kementerian Perindustrian memiliki jaringan pendidikan dan pelatihan vokasi yang terdiri atas sembilan SMK/SMAK, 11 politeknik, dua akademi komunitas, serta balai pendidikan dan pelatihan industri. Berdasarkan data lulusan yang dilaporkan, sebanyak 73,06 persen telah bekerja.

Khusus di kawasan timur, Kementerian Perindustrian memiliki sejumlah simpul pendidikan dan pelatihan, antara lain SMK-SMTI Makassar, SMK-SMAK Makassar, dan Balai Diklat Industri Makassar. 

Pengembangan pendidikan vokasi tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan arah industrialisasi di masing-masing wilayah agar lulusan memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia usaha dan industri.

Penguatan industri di wilayah timur membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan. 

Dukungan infrastruktur, konektivitas, energi, sumber daya manusia, pembiayaan, serta akses pasar menjadi faktor penting untuk memperluas pusat pertumbuhan industri dan memperkuat keterkaitan kegiatan produksi dengan ekonomi lokal. 

Dalam hal ini, DPD RI memiliki peran strategis untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan daerah sebagai masukan bagi penyempurnaan kebijakan pembangunan industri nasional.

Melalui berbagai upaya tersebut, pengembangan industri di wilayah timur diharapkan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperluas nilai tambah di daerah, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat peran IKM, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), koperasi, petani, nelayan, dan pemasok lokal dalam ekosistem industri nasional. (*)

Dilarang keras mengambil konten (teks/tulisan, visual foto, gambar, ilustrasi, audio dan video) di website ini tanpa izin tertulis dari UNGKIT.COM. Siapa saja diperbolehkan menyalin link atau membagikan (share) konten UNGKIT.COM.